Rencana Strategis Pemerintah Hentikan Impor BBM dari Singapura 

Jakarta, 9 Mei 2025 — Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana tegas untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura dalam jangka waktu enam bulan ke depan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ketergantungan energi dari negara tetangga yang tidak memiliki ladang minyak sendiri, sekaligus sebagai bagian dari strategi diplomasi perdagangan terhadap Amerika Serikat.

Peralihan Impor BBM ke Amerika Serikat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa sebanyak 60% dari total impor BBM yang sebelumnya berasal dari Singapura akan dialihkan ke Amerika Serikat. Indonesia menargetkan peningkatan impor energi dari AS senilai USD 10 miliar, mencakup BBM, minyak mentah, dan gas petroleum cair (LPG). Pertamina akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk kemungkinan perluasan kapasitas penyimpanan untuk mengakomodasi pasokan tambahan dari AS.

Kritik Ketergantungan terhadap Singapura

Bahlil menyebut bahwa 54% konsumsi BBM nasional masih berasal dari Singapura, negara yang bahkan tidak memiliki cadangan minyak. Ia menyebut situasi ini sebagai “ironi yang memalukan” dan menekankan pentingnya reformasi dalam tata kelola energi nasional. Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya bergantung pada negara yang hanya berperan sebagai re-exporter BBM.

Dorongan untuk Meningkatkan Produksi Dalam Negeri

Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi domestik dengan mengaktifkan kembali sumur minyak tidak terpakai, memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), dan mempercepat pengembangan lebih dari 300 sumur yang telah dieksplorasi tetapi belum beroperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional secara menyeluruh.

Menuju Swasembada Energi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan lagi perlu mengimpor BBM dalam lima tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Pemerintah pun akan memperketat izin impor BBM, yang kini akan diberikan per enam bulan, bukan lagi tahunan.

Kebijakan ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mencapai kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Langkah konkret ini diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan energi nasional di masa mendatang.