Kereta Rel Listrik (KRL) impor dari China resmi beroperasi di Indonesia pada awal Juni 2025. Peresmian ini menjadi langkah penting dalam peningkatan layanan transportasi massal, khususnya di Jabodetabek. Namun, di balik peluncuran ini, muncul reaksi beragam. DPR menyoroti proses pengadaan dan dampaknya terhadap industri lokal.

Mulai Beroperasi di Jalur Padat Penumpang

KRL Impor buatan CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) kini melayani rute padat. Jalur seperti Bogor–Jakarta Kota dan Tanah Abang–Rangkasbitung menjadi prioritas awal. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berharap armada ini bisa menambah kapasitas penumpang. Selain itu, KCI ingin mengurangi kepadatan saat jam sibuk.

Manajemen KCI menjelaskan bahwa kereta ini dilengkapi teknologi terbaru. Kapasitasnya lebih besar dan fitur keamanannya telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Respons DPR: Kritik terhadap Pengadaan Impor

Meskipun pengguna menyambut baik KRL impor, kritik datang dari DPR. Anggota Komisi VI DPR RI menyayangkan keputusan pemerintah. Mereka menilai impor ini bisa melemahkan industri perkeretaapian nasional. PT INKA dinilai layak diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima, menegaskan pentingnya produk dalam negeri. PT INKA sudah memiliki kapasitas yang cukup. Ia meminta pemerintah menyusun rencana jangka panjang yang lebih terstruktur. Ketergantungan pada produk asing harus dikurangi.

Pemerintah dan KCI Beri Penjelasan

KCI menjelaskan bahwa impor dilakukan karena kebutuhan mendesak. Penambahan armada tidak bisa ditunda. Produksi lokal butuh waktu lebih lama dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu cepat.

Kementerian Perhubungan juga memberikan penjelasan. Proses impor ini telah melalui kajian teknis dan administratif yang ketat. Pemerintah menyatakan langkah ini bersifat sementara. Produksi dalam negeri tetap akan ditingkatkan.

Penutup: Antara Kebutuhan Mendesak dan Dukung Industri Lokal

Kasus ini mencerminkan dilema klasik. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan transportasi yang cepat dan nyaman. Di sisi lain, industri nasional harus tetap berkembang.

DPR mendesak pemerintah menyusun roadmap pengadaan yang lebih jelas. Strategi jangka panjang harus seimbang antara impor dan produksi lokal. Ke depan, PT INKA diharapkan menjadi pemain utama dalam industri kereta nasional.